Ribuan Buruh Geruduk DPR Hari Ini Buntut Tolak Revisi UU PPP

Ribuan Buruh Geruduk DPR Hari Ini Buntut Tolak Revisi UU PPP

Ribuan buruh dilaporkan akan melakukan unjuk rasa yang berlangsung di depan Gedung DPR RI, Jakarta pada Rabu, 15 Juni 2022 hari ini. Aksi tersebut diinisiasi langsung oleh Partai Buruh. Sambil asik baca berita, ayo dapatkan sensasi nya lewat permainan slot yang seru jikalau menang menjadikan itu keberuntungan.

Polda Metro Jaya mengatakan bahwa telah menerima laporan terkait dengan rencana aksi tersebut. Kepada polisi, Partai Buruh meyakini bahwa dapat menghadirkan sebanyak enam ribu massa.

“Surat pemberitahuan sudah diterima. Pemberitahuan mereka enam ribu orang, elemen buruh saja,” Direktur Intelijen dan Keamanan Polda Metro Jaya yakni Kombes Hirbakh Wahyu Setiawan melansir CNN, pada Selasa, 14 Juni 2022.

10 Ribu Buruh Bakal Geruduk Gedung DPR 15 Juni, Aksi Tolak UU P3

Sementara, Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan bahwa pihaknya akan membawa lima isu utama sebagai tuntutan dalam adanya unjuk rasa tersebut.

Kelima isu dimaksud merupakan revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP), menolak Omnibus Law UU Cipta kerja, menolak masa kampanye 75 hari, pengesahan RUU PPRT hingga terkait pernolakan liberalisasi pertanian melalui WTO.

Demo tersebut, ungkap Iqbal, akan dilakukan secara serentak di sejumlah wilayah layaknya seperti Bandung, Makassar, Banjarmasin, Banda Aceh, Medan, Batam, Semarang, Surabaya, Ternate sampai dengan Ambon.

“Aksi 15 Juni akan dipusatkan di DPR RI dengan melibatkan hampir 10 ribu buruh,” ucap Iqbal.

Adapun terkait aksi tersebut digerakan pasca adanya informasi bahwa DPR RI secara resmi mengesahkan RUU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Partai Buruh beranggapan bahwa revisi tersebut hanya sebagai akal-akalan, serta bukan untuk kebutuhan hukum.

Ia menilai bahwa pengesahan UU PPP itu tampak bersifat kejar tayang. Menurutnya, beberapa poin revisi di mana seharusnya dilakukan hanya dikebut oleh para anggota dewan sehingga dinilai bermuatan kepentingan yang sesaat. Sambil asik baca berita, ayo dapatkan sensasi nya lewat permainan slot yang seru jikalau menang menjadikan itu keberuntungan.

Tatkala itu, kata dia, penyusunan aturan hukum itu sendiri tak melibatkan publik secara luas. Ia beranggapan revisi aturan itu nantinya hanya akan dapat mengakomodir omnibus law di mana menjadi sebuah sistem pembentukan dari undang-undang.

Sementara Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco mengatakan bahwa tuntutan aksi buruh terkait revisi aturan tersebut telah terlambat.

RUU PPP adalah dasar penyusunan peraturan perundang-undangan yang telah masuk kamar putusan MK terkait UU Cipta Kerja Omnibus Law. Pasalnya, MK sendiri menyatakan bahwa UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat sebab sudah menyalahi prosedur penyusunan undang-undang dengan cara menggabungkan sejumlah UU.

Leave a Reply

Your email address will not be published.