Ratusan Guru di Teluk Bintuni Mogok Mengajar Buntut Gaji 3 Bulan Tak Dibayar

Ratusan Guru di Teluk Bintuni Mogok Mengajar Buntut Gaji 3 Bulan Tak Dibayar

RatusanĀ guru kontrak serta Kepala Sekolah dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Teluk Bintuni, tepatnya Provinsi Papua Barat, diketahui menyatakan mogok mengajar sejak 13 Mei 2022 lalu. Sambil asik baca berita, ayo dapatkan sensasi nya lewat permainan slot yang seru jikalau menang menjadikan itu keberuntungan.

Mereka mogok kerja usai lima hal di mana menjadi tuntutannya terhadap pemerintah yang tidak dapat dipenuhi. Salah satunya, yakni dengan gaji para guru yang belum dibayar di mana terhitung selama tiga bulan di tahun 2021.

Ketua PGRI Kabupaten Teluk Bintuni yakni Simon Kambia membenarkan terkait adanya aksi mogok mengajar merupakan salah satu pilihan terakhir bagi ratusan guru kontrak bersama PGRI.

Ratusan Guru di Bintuni Demo ke DPRD,Ini Tuntutannya - KLIKPAPUA

Ia mengatakan bahwa lima poin tuntutan melalui aksi mogok mengajar itu menyangkut soal tunggakan tiga bulan gaji guru kontrak sejak tahun 2021 serta ketidakjelasan penetapan surat keputusan terhadap guru kontrak baru tahun 2022.

PGRI bersama dengan guru kontrak, ujar dia, juga mempertanyakan terkait status guru PPPK tahun 2021 sebab beberapa daerah di Papua Barat sendiri telah sampai pada tahapan penetapan Nomor Identitas Pegawai (NIP).

“Kami juga ingin mendorong adanya keseriusan pengurusan guru yang telah dinyatakan lolos PPPK baik di tahap satu maupun tahap dua oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Teluk Bintuni,” ujarnya, pada Sabtu, 14 Mei 2022.

Selanjutnya, PGRI mempertanyakan mengenai realisasi Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) tahap IV tahun 2021 dan BOP tahap satu pada tahun 2022 di mana bersumber berdasarkan dana Otonomi Khusus.

“Banyak program sekolah tidak dapat dijalankan secara maksimal karena ketidakjelasan realisasi BOP tahap empat tahun 2021 dan BOP tahap I di tahun ini,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa tuntutan terakhir yakni dengan cara mempertanyakan komitmen Pemerintah Daerah terhadap Program Sekolah Penggerak.

“Aksi mogok mengajar Ini merupakan upaya terakhir kami dengan pernyataan bersama antara PGRI bersama perwakilan kepala sekolah, dan guru kontrak untuk tidak mengajar sampai ada kepastian penjelasan dari Pemda Teluk Bintuni,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Teluk Bintuni, yakni Albertus Anofa saat dikonfirmasi belum sempat merespons via sambungan telepon. Sambil asik baca berita, ayo dapatkan sensasi nya lewat permainan slot yang seru jikalau menang menjadikan itu keberuntungan.

Sebelumnya pada Selasa, 15 Maret 2022, Dikpora Kabupaten Teluk Bintuni sendiri diketahui telah melakukan pertemuan bersama perwakilan guru kontrak hingga pengurus PGRI setelah aksi pemalangan Kantor Dikpora Kabupaten Teluk Bintuni.

Berdasarkan pertemuan itu, Kepala Dikpora Albertus Anofa menjelaskan terkait sejumlah kendala yang dihadapi langsung oleh Dinas hingga penyebab keterlambatan atas adanya realisasi BOP tahap IV tahun 2021 dan realisasi BOP tahap I 2022.

“Soal pembayaran gaji guru kontrak selama tiga bulan (Oktober, November, Desember 2021), sudah kami upayakan dan akan berkoordinasi agar secepatnya dibayar,” ujar dia.

Leave a Reply

Your email address will not be published.